MTsWH. Bagi anda yang berencana akan membentuk sebuah koperasi sekolah, berikut ini kami berikan Contoh AD/ART Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi (Sekolah) yang ada di madrasah kami, MTs. Wasilatul Huda yang koperasinya dinamakan Koperasi Wasilah. Silahkan klik untuk mendownload AD-ART-Koperasi Wasilah.doc.
Office now – Yayasan lazimnya merupakan milik perseorangan. Namun, ada pula badan usaha yang memiliki yayasan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan CSR Corporate Social Responsibility, misalnya Djarum Foundation. Cara mendirikan yayasan pun ternyata tidaklah terlalu rumit. Secara makro, yayasan juga berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan kemudahan dalam cara mendirikan yayasan. Karena fungsinya tersebut, legalitas yayasan sangat penting agar setiap program dan kegiatan yayasan memiliki payung hukum yang jelas. Pengertian dan Jenis-Jenis Yayasan Yayasan merupakan badan yang berdiri sebagai perusahaan nirlaba atau bertujuan amal. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat dalam bidang ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lain. Yayasan juga boleh mendirikan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan di bawahnya. Hal ini sebagai wujud dari program kegiatannya. Namun, harus tetap diingat bahwa tujuan pendirian lembaga tersebut adalah amal atau non profit. Menurut sumber dananya, ada dua macam yayasan, yaitu yayasan pemerintah yang merupakan milik kementerian atau badan pemerintahan lain. Sumber dananya tentu dari negara. Yang kedua adalah yayasan swasta yang sumber dananya dari individu, kelompok atau perusahaan. Sedangkan menurut bentuknya, ada tiga jenis yayasan yang umum berdiri di Indonesia, yaitu Yayasan Bidang Sosial Yayasan ini bergerak pada lembaga sosial, baik non formal maupun formal. Contohnya adalah panti jompo, poliklinik, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, perguruan tinggi, penelitian dan laboratorium. Selain meningkatkan taraf hidup, tujuannya juga untuk menunjang pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada pun persyaratan untuk mendirikan yayasan–yayasan tersebut kurang lebih sama karena semuanya sama-sama bergerak di bidang sosial. Yayasan Bidang Kemanusiaan Yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan akan memberikan bantuan dan kepedulian terhadap beragam aksi kemanusiaan. Misalnya memberi bantuan kepada pengungsi, korban bencana alam, fakir miskin dan tuna wisma. Artinya yayasan ini bisa menjadi organisasi yang melestarikan dan memberi perlindungan bagi yang membutuhkan. Yayasan ini juga berpartisipasi atas pembuatan rumah duka dan rumah singgah, penyalur tenaga kerja, dll. Cara mendirikan yayasan penyalur tenaga kerja dan cara mendirikan yayasan amal juga tidak terlalu susah. Tinggal mengikuti persyaratan umum dan tunjuk notaris yang terpercaya. Yayasan Bidang Keagamaan Yayasan bidang keagamaan akan melakukan pengelolaan terhadapumah ibadah, madrasah, pondok pesantren dan berbagai tempat yang berhubungan dengan keagamaan lainnya. Cara Mendirikan Yayasan Cara mendirikan yayasan adalah dengan melengkapi persyaratan dan dokumen-dokumen terkait. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkahnya. Syarat Mendirikan Yayasan Yayasan didirikan oleh perseorangan, kelompok atau komunitas, maupun badan dan pengesahan yayasan melalui akta notaris yang menggunakan bahasa awal yayasan dapat berasal dari harta pendiri, penyisihan sebagian laba usaha, maupun hasil donasi beberapa orang dalam sebuah memiliki struktur organisasi berupa pembina, pengurus yayasan dan pengawas wasiat dapat menjadi dasar untuk mendirikan yayasan harus orisinil, yang artinya belum pernah dan tidak sedang digunakan oleh lembaga atau yayasan penyusunan struktur yayasan, penentuan nama dan penetapan AD/ART , yayasan dapat memperoleh badan hukum. Pengesahan yayasan merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Legalitas Yayasan Legalitas yayasan berasal dari Kemenkumham. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. UU tersebut juga menjelaskan bahwa yayasan bersifat non-profit, tidak memiliki anggota. Pihak yang berperan sebagai pemilik modal dan mendirikan yayasan hanya bertindak sebagai pengelola dan pengurusnya saja. Tahapan Mendirikan Yayasan Ada enam langkah dalam tahapan pendirian yayasan di Indonesia. Pelaksanaan setiap tahapnya haruslah berurutan dan tertib. Berikut adalah penjabarannya. Perumusan Nama Yayasan Karena nama yayasan haruslah orisinil dan tidak boleh sama dengan yang lain, maka sebaiknya sediakan tiga calon nama. Hal ini untuk mengantisipasi seandainya nama yang diajukan tidak bisa dipakai lagi. Nama yayasan yang diajukan akan dikaji ulang oleh Kemenkumham melalui notaris. Waktu pengkajian lumayan lama, setidaknya satu bulan sejak pengajuan. Jika nama tersebut disetujui, pendiri yayasan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Menentukan Fokus Yayasan Sebaiknya fokus yayasan sudah ditentukan sejak awal proses pendirian. Pendiri dapat memilih akan bergerak di bidang apa. Kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, maupun keagamaan. Setelah itu segera susun visi dan misi yayasan. Fokus dan visi misi ini nantinya akan sangat berperan. Keduanya adalah acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan dan program-program yayasan. Membentuk Struktur Kepengurusan Setelah menyusun visi dan misi, saatnya menyusun struktur kepengurusan yayasan. Struktur kepengurusan ini lazim disebut organ yayasan. Meliputi pembina atau ketua yayasan, pengurus dan pengawas yayasan. Yayasan dikelola sepenuhnya oleh pengurus yang juga wajib menyerahkan laporan keuangan dan perkembangan yayasan kepada pembina. Sedangkan pengawas yayasan bertugas memberi masukan dan nasihat hukum kepada pengurus. Pengurus memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kesepakatan dengan pembina. Membentuk Badan Pengawas Yayasan Badan pengawas yayasan memberi masukan dan nasihat hukum kepada pengurus. Pengawas juga ditunjuk dan diangkat oleh pembina yayasan dengan masa jabatan lima tahun. Pembina berhak memberhentikan pengawas kapan saja dengan alasan tertentu. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah komponen wajib jika ingin mengurus legalitas yayasan. Anggaran Dasar memuat nama, lokasi, visi dan misi serta program yayasan. Nilai aset yayasan, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban pengurus. AD juga mengatur tata cara pengangkatan anggota dan pembubaran yayasan. Penandatanganan Akta Notaris Setelah nama yayasan mendapat persetujuan Kemenkumham, notaris akan mengeluarkan akta yang kemudian ditandatangani oleh pendiri yayasan. Kemudian Kemenkumham akan mengesahkannya. Dokumen yang Diperlukan Untuk Pendirian Yayasan Salah satu persiapan penting untuk mendirikan yayasan adalah melengkapi dokumen-dokumen terkait. Di antaranya adalah Surat keterangan domisili yayasan dari kelurahan dan kecamatan setempatNPWPSurat keputusan dari Menkumham RIPengumuman dari Perum Percetakan Negara RI yang masuk ke dalam lembar berita negara RITanda Daftar Yayasan dari Dinas Sosial. Biaya Pembuatan Akta Notaris Yayasan Seperti halnya proses legalitas badan usaha dan badan hukum lainnya, legalisasi yayasan juga memerlukan biaya. Secara internal perlu adanya biaya untuk honor pengurus dan perumus yayasan, juga untuk membayar notaris dan mengurus dokumen-dokumen pendirian yayasan. Estimasi biaya pembuatan akta notaris adalah sekitar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. Meliputi biaya untuk pendaftaran yayasan, pembuatan akta hingga proses pendirian yayasan berhasil dengan baik. Ada pun waktu yang diperlukan untuk mengurus legalisasi dan akta notaris adalah sekitar tiga hingga tujuh hari kerja. Proses dan cara pendirian yayasan memang relatif tidak sebentar. Namun hal ini sangat penting agar yayasan memiliki payung hukum yang jelas. Demikian cara mendirikan yayasan beserta langkah-langkah dan estimasi biaya serta waktunya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Penulis Lyla Iswara
Perubahananggaran dasar pada ayat (1) meliputi: Nama Yayasan; Kegiatan Yayasan; Perubahan anggaran dasar sebagaimana pada ayat (2) dimuat dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar pada ayat (2) diajukan kepada menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak akta perubahan dibuat.
BerandaKlinikKenegaraanKedudukan AD/ART dal...KenegaraanKedudukan AD/ART dal...KenegaraanJumat, 18 Juni 2021Apakah AD/ART itu merupakan produk hukum dan bagaimana kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan?Anggaran Dasar “AD” adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga “ART” adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya. Dalam praktik, AD/ART digunakan oleh organisasi, badan, atau perkumpulan sebagai pedoman menjalankan pengurusan sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi, badan atau perkumpulan tersebut. Lalu, apakah AD/ART merupakan produk hukum dan termasuk peraturan perundang-undangan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran dasar “AD” adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya. Sedangkan anggaran rumah tangga “ART” adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya.Dalam praktik, AD/ART digunakan oleh organisasi, badan, atau perkumpulan sebagai pedoman menjalankan pengurusan sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi/badan/perkumpulan bagi Perseroan Terbatas “PT”, Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menerangkan bahwa AD merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, Rapat Umum Pemegang Saham “RUPS”, hak suara, direksi, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UU PT” bahkan ditegaskan bahwa perseroan terbatas “PT” tunduk pada AD siapa yang berwenang menetapkan AD/ART dan perubahannya? Menurut hemat kami, wewenang tersebut tergantung pada organisasi/badan hukum yang bersangkutan. Misalnya, dalam lingkup PT, yang menyusun dan/atau menetapkan substansi dalam AD yang kemudian dimuat dalam akta pendirian PT ialah para pendiri PT sekaligus pemegang saham,[1] sedangkan yang berwenang menetapkan perubahan AD ialah RUPS.[2]Apakah AD/ART Merupakan Produk Hukum?Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk hukum menurut peraturan perundang-undangan berikut iniMenurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi “PMK 3/2019” produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dankeputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah “Permendagri 120/2018”, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “DPRD” dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa “Keputusan Mendagri 126/2003” produk-produk hukum di lingkungan pemerintahan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah desa, yang bentuknya meliputi peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan bersama, dan instruksi kepala Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara produk hukum adalah produk hukum tertulis di lingkungan Lembaga Administrasi definisi-definisi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan produk hukum adalah peraturan, ketetapan, putusan, atau keputusan, atau nama lain, yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh pihak yang merupakan suatu peraturan yang berlaku di suatu organisasi atau badan hukum, sehingga kami berpendapat bahwa AD/ART merupakan produk hukum. Terlebih, pengakuan terhadap keberlakuan AD/ART pada suatu organisasi/badan hukum tertentu juga telah ditegaskan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU PT yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang AD/ART Termasuk Peraturan Perundang-Undangan?Lalu, bagaimana kedudukan AD/ART dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah AD/ART merupakan peraturan perundang-undangan?Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[3]Berdasarkan definisi di atas, maka sebuah peraturan perundang-undangan memilik unsur-unsur berikut iniPeraturan tertulis;Memuat norma hukum yang mengikat umum. Dikutip dari Kedudukan Surat Telegram Polri dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Marhaendra Wija Atmaja dalam Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan hal. 3 menjelaskan arti ”mengikat secara umum,” yaitu berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku ke atau ditetapkan lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dikaitkan dengan karakteristik AD/ART sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, AD/ART berlaku internal bagi suatu organisasi/badan hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan memuat norma yang bersifat umum dan berlaku ke luar, sehingga menurut hemat kami, AD/ART tidak termasuk peraturan jugaHierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa;Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta Sinar Grafika, 2009;Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran dasar, diakses pada 18 Juni 2021, pukul WIB;Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran rumah tangga, diakses pada 18 Juni 2021, pukul WIB.[1] Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja “UU Cipta Kerja” yang mengubah Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU PT jo. Pasal 8 ayat 1 UU PT[2] Pasal 19 UU PT[3] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “UU 15/2019”Tags
\ncara membuat ad art yayasan
Adart sekolah swasta lengkap format word (doc) ini kami bagikan kepada sekolah. Komite sdn 2 sarirejo adalah lembaga yang bersifat. Jika anda menginginkan seluruh bagian contoh ad art yayasan ini, maka dapat di download pada link berikut: Perkumpulan ini bernama " komunitas msuik tangerang ", dan dapat disingkat " kmt ". Dalam proses pendirian yayasan, anggaran dasar “AD” merupakan salah satu hal yang harus ada, dan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena di dalamnya diatur hal-hal fundamental tentang yayasan. Ada beberapa hal yang wajib dimuat dalam AD tersebut, mulai dari identitas yayasan, kekayaan yayasan, hingga jangka waktu pendirian yayasan. AD ART yayasan dibutuhkan untuk mengatur hal-hal mendasar dalam yayasan, mulai dari identitas, kekayaan hingga jangka waktu pendirian. Sebagai badan hukum, AD ART yayasan harus ada sehingga yayasan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Anggaran Dasar yayasan, maka terlebih dahulu Anda harus tahu apa itu yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Setiap yayasan memiliki kekayaan yang berasal dari berbagai sumber. Umumnya, yayasan tidak memiliki anggota karena tujuannya tidak untuk mencari profit atau sesuatu tentang yayasan diatur dalam UU Republik Indonesia Tahun 2001. Agar yayasan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan visi misi yang sesuai dengan tujuan serta AD ART yayasan. Sebenarnya meskipun berbentuk non-profit, yayasan dapat memperoleh pemasukan dari badan usaha yang didirikan. Pemasukan ini kemudian akan digunakan sebagai dana operasional yayasan dan badan usaha di bawahnya, dan bukan untuk memperkaya pemilik yayasan. Prosedur pendirian yayasan Yayasan memiliki organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Untuk mendirikan yayasan, ada tahapan proses yang harus dijalani, yaitu 1. Pendirian yayasan Proses pertama dalam mendirikan yayasan, adalah pendirian itu sendiri. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang yang berarti perseorangan, ataupun lebih dari satu orang yang berarti badan hukum. Yayasan harus memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal. Proses pendiriannya dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai 10 juta rupiah. Apabila yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat, maka harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka yang berarti Pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan; ataupendirian yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri diperbolehkan diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Artinya jika yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, maka penerima wasiatlah yang bertindak mewakili pemberian wasiat. 2. Pengesahan yayasan Untuk memperoleh pengesahan yayasan, maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung dari tanggal pendirian yayasan yang tercantum di akta pendirian. Pengesahan terhadap permohonan tesebut akan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka akan ada pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dengan diberikannya pengesahan secara hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. 3. Pengumuman yayasan Setelah akta pendirian yayasan disahkan sebagai badan hukum, maka selanjutnya akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menkumham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian diumumkan. Tentang kekayaan yayasan Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Dengan demikian, kekayaan yayasan tidak hanya berupa uang, namun juga dapat berasal dari Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat WakafHibah Hibah wasiat Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku Yayasan juga diperbolehkan menerima bantuan dari negara sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah. Siapa saja yang termasuk organ yayasan Dalam menjalankan yayasan, yayasan akan dibantu oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas. Terkait dengan kekayaan yayasan, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas juga dilarang merangkap sebagai anggota Direksi, Pengurus, atau Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha. Pembina yayasan Pembina yayasan adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. Kewenangan yang dimaksud meliputi Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan. Pembina harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Pengurus yayasan Yang dimaksud pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas dan memiliki tugas sekurang-kurangnya sebagaiKetua Sekretaris Bendahara Dalam Pasal 36 UU No 16 Tahun 2001 juga diatur bahwa anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan Pengurus tidak berwenang dalam Mengikat yayasan sebagai penjamin utang Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lainApabila yayasan mengalami kepailitan yang terjadi atas kelalaian pengurus, dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengawas yayasan Pengawas yayasan adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Pengawas yayasan dapat diangkat dan sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam AD ART yayasanDalam proses pendirian yayasan, AD ART Anggaran Dasar Rumah Tangga adalah salah satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan. Adapun AD ART yayasan harus memuat beberapa hal berikut Nama dan tempat kedudukan Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Jangka waktu pendirian Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar Penggabungan dan pembubaran yayasanPenggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran Anggaran Dasar juga dapat menentukan berapa lama jangka waktu pendirian yayasan. Kalaupun didirikan untuk jangka waktu tertentu saja, maka pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan. Terkait nama dan tempat kedudukan yayasan, di dalam anggaran dasar juga perlu disebutkan secara detail nama desa, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsinya. Perubahan Anggaran Dasar yayasan Sebagaimana diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Anggaran Dasar yayasan dapat diubah kecuali maksud dan tujuan yayasan. Perubahan ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota Pembina. Perubahannya dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Perubahan juga tidak dapat dilakukan bila yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit kecuali atas persetujuan kurator. Yayasan dapat dibubarkan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal pembubarannya, pengadilan akan menunjuk likuidator dan apabila pembubaran dilakukan karena yayasan pailit maka pembubaran dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan, serta menjalankan yayasan dengan mengikuti Anggaran Dasar. MenyusunAD-ART sebuah organisasi atau yayasan ditetapkan melalui rapat tertinggi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan Bersama AD-ART isinya harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam sebuah organisasi. 2. Gunakan Kata yang Jelas, Hindari Ambigu Panduan Membuat AD/ART Organisasi September 11, 2008 Posted by ILMU BARU in Publikasi. trackback 1. AD/ART Organisasi § AD/ART berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi § AD berfungsi juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan/hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi § ART berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada AD atau yang tidak diterangkan dalam AD, Karena AD hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja. § ART adalah perincian pelaksanaan AD § Ketentuan pada ART relatif lebih mudah dirubah daripada ketentuan pada AD. § Hal-hal yang tercantum dalam setiap AD/ART suatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi tersebut kepada suatu hal. Ada suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam AD atau ART-nya karena dianggap penting, tetapi diorganisasi lain bisa jadi hal tersebut tidak dimasukkan dalam AD atau ART organisasi tersebut karena dianggap tidak penting. Sebagai contoh garis besar gambaran AD/ART dapat seperti berikut ANGGARAN DASAR § MUKADIMAH o Menerangkan dasar-dasar pelaksanaan/keberadaan/fungsi organisasi tersebut § BAB I NAMA dan TEMPAT Pasal 1 1 Organisasi ini bernama …… nama organisasi 2 …… nama organisasi berkedudukan di …….tempat Pasal 2 …… nama organisasi didirikan pada …. untuk waktu yang tidak ditentukan. § BAB II AZAS, SIFAT dan TUJUAN Pasal 3 …… nama organisasi berazaskan Pancasila Pasal 4 …… nama organisasi merupakan organisasi ……. politik, social, dll yang bersifat kekeluargaan dll. Pasal 5 ……. nama organisasi bertujuan menjelaskan visi organisasi § BAB III USAHA-USAHA menjelaskan misi organisasi § BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 7 1 Anggota …… nama organisasi adalah setiap orang yang memenuhi syarat dan sudah disahkan 2 Ketentuan mengenai keanggotaan …… nama organisasi diatur dalam ART § BAB V ORGANISASI Pasal 8 1 …… nama organisasi mempunyai wilayah kerja di … Jika dirasa perlu bisa saja menerangkan hierarki kepengurusan Pasal 9 1 Kekuasaan tertinggi pada …… 2 Kepengurusan diatur dalam ……. Pasal 10 Pengurus bertugas § BAB VI MUSYAWARAH dan RAPAT Pasal 11 1 Musyawarah diadakan pada Pasal 12 1 Musyawarah …. memiliki wewenang Pasal 13 Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan musyawarah … Pasal 14 Pengambilan keputusan dalam musyarah dan rapat-rapat yang tersebut pad pasal-pasal dalam bab IV diatas dilakukan dengan § BAB VII LAMBANG Pasal 15 …… nama organisasi mempunyai lambang dengan bentuk serta makna sebagaimana diatur dalam ART § BAB VIII KEUANGAN Pasal 16 Keuangan …. nama organisasi diperoleh dari a. Uang pangkal dan uang iuran b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat c. Penerimaan-penerimaan lain yang sah d. Usaha yang sah Pasal 17 Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh …. Pasal 18 Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai … § BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 19 1 Hal-hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan pula perincian pelaksanaan Anggaran Dasar 2 ART dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan AD § BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 20 1 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh …. 2 Perubahan AD dan ART dianggap sah jika … § BAB XI PEMBUBARAN Pasal 21 Pembubaran nama organisasi ditetapkan dan diatur dalam …. , atas permintaan …. atau dapat juga alasan-alasan lainnya § BAB XII PENUTUP Pasal 22 Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam AD dan ART, diatur dalam …. Ditetapkan di Pada tanggal PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA § BAB I UMUM Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga …… nama organisasi merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD ….. nama organisasi § BAB II ORGANISASI …… nama organisasi Menjelaskan spesifikasi misi dan pembagian tanggungjawab dari kerja organisasi § BAB III PENDIDIKAN Menjelaskan proses pendidikan / jenjang pendidikan dll. § BAB IV PERTEMUAN / KERJASAMA DENGAN ORGANISASI LAINNYA YANG SESIFAT § BAB V KEANGGOTAAN Keanggotaan …… nama organisasi terdiri dari a. Anggota Muda b. Anggota Biasa c. Anggota kehormatan Pasal 10 1 Anggota Muda Dijelaskan persyaratannya 2 Anggota Biasa Dijelaskan persyaratannya 3 Anggota Kehormatan Berdasarkan pertimbangan jasa, dll. Pasal 11 Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban Pasal 12 1 Keanggotaan seseorang diberhentikan karena 2 Pemberhentian sementara dilakukan oleh …… Pasal 13 Pengurus dibentuk oleh …. dengan cara ….. untuk masa kerja ….. Pasal 14 Pengurus mempunyai hak dan kewajiban § BAB VI MUSYAWARAH dan RAPAT Pasal 36 1 Musyawarah diselenggarakan … kali dalam …. jangka waktu 2 Musyawarah ……. dihadiri oleh 3 Sidang dianggap sah jika …. § BAB VII LAMBANG dan PENGGUNAANNYA Pasal 37 § BAB VIII KEUANGAN § BAB VIX KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini diatur dalam …. Ditetapkan di Pada tanggal
Maka dalam penyusunan AD/ART, harus diperhatikan kebutuhan seluruh anggota dan aspirasi mereka. Isi AD/ART setiap organisasi dapat berbeda-beda karena kebutuhan setiap organisasi juga tidak seragam. Namun secara umum ini dia isi dari AD/ART organisasi. Daftar nama pendiri organisasi; Nama dan kedudukan masing-masing pendiri organisasi

Jika anda sedang mencari contoh AD ART Yayasan maka halaman ini tepat untuk anda. Dibawah halaman ini terdapat link download untuk mendownload contoh ad art yayasan doc file ms. word. File pada halaman ini tentunya dapat dijadikan ebagai referensi untuk membuat sebuah ad art yayasan dengan penyesuaian sesuai kebutuhan pada yayasan anda. Berikut adalah cuplikan file download contoh ad art yayasan dihalaman ini NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Yayasan ini bernama [______________________________] disingkat [______], dalam bahasa Inggris disebut [______________________________] disingkat [______], untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Yayasan" berkedudukan di [___­­­­­______]. 2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina STATUS DAN JANGKA WAKTU Pasal 2 1. Yayasan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat nirlaba, mandiri dan tidak memajukan kepentingan suatu kelompok atau aliran kelompok tertentu. 2. Yayasan ini didirikan pada tanggal [____________] untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Yayasan ini didirikan sepenuhnya untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan dalam rangka mendukung [___________________________________]. KEGIATAN Pasal 4 1. Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini, Yayasan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana-dana bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam dan di luar negeri sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Penghimpunan dan pengelolaan dana/atau penyaluran dana-dana tersebut untuk membiayai program-program dan/atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, termasuk namun tidak terbatas pada a. [________________________]; b. [________________________]; c. [________________________]; d. [________________________]; e. [________________________]; f. [________________________]. KEKAYAAN Pasal 5 1. Kekayaan pangkal Yayasan terdiri dari uang tunai sebesar Rp [____________],- [________________________] yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia atau Negara lain ataupun lembaga internasional lainnya, dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. wakaf dari orang atau badan hukum; c. hibah dari orang atau badan hukum; d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris; e. sumbangan tetap atau berkala dari para dermawan, hartawan atau organisasi sosial dan lembaga filantropi; f. hasil kerjasama Yayasan dengan organisasi atau usaha lain yang sah, halal dan tak bertentangan dengan hukum yang berlaku; g. perolehan dari dana abadi Yayasan; h. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil usaha lainnya yang sah; dan i. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari Yayasan, disimpan di salah satu bank atau beberapa bank atas nama Yayasan atau ditanam menurut cara yang ditentukan oleh Pengurus, baik untuk menambah dana abadi Yayasan maupun untuk tujuan lain yang sah, sesuai dengan garis besar yang ditetapkan oleh Pembina. 4. Kekayaan dan pendapatan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan tiada bagian apapun yang dapat dibayar, dialihkan atau dibagikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dividen, bonus atau cara apapun juga sebagai keuntungan kepada para pendiri atau anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, dengan ketentuan bahwa syarat tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran, dengan itikad baik, pembayaran bunga yang tidak melebihi suku bunga bank atas deposito berjangka untuk dana yang dipinjamkan kepada Yayasan atau pembayaran sewa yang wajar atas tanah dan bangunan yang disewakan kepada Yayasan. 5. Bahwa tiada anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina yang ditunjuk untuk jabatan yang menerima gaji atau honorarium, dan tiada imbalan atau keuntungan lainnya dalam uang atau dengan nilai uang yang diberikan oleh Yayasan kepada anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina, kecuali penggantian ongkos-ongkos yang wajar dan bantuan untuk memungkinkan setiap anggota Pengurus atau Pengawas atau Pembina menyumbangkan waktu dan tenaga guna melaksanakan pekerjaan kepengurusan, pembinaan dan pengawasan Yayasan. PEMBINA Pasal 6 1. Pembina terdiri dari [_________] orang atau lebih. 2. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus atau Pengawas. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pendiri Yayasan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota Pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. 3. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai dengan korum kehadiran dan korum keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini. 4. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan. 5. Panggilan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. 6. Panggilan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota Pengawas dan Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 lima hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 7. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal diadakan. 8. Apabila semua anggota Pengawas dan Pengurus dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 9. Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengawas dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas dan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan Pengawas dan Pengurus. 10. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima/diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap. 11. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas atau pelaksana kegiatan. 12. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang 14 empat belas hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Pembina berakhir, apabila b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pembina; e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; atau f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Seorang anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ................................................... dst Isi contoh ad art yayasan di atas hanyalah cuplikan file download yang kiranya dapat dilihat garis besarnya. Jika anda menginginkan seluruh bagian contoh ad art yayasan ini, maka dapat di download pada link berikut Demikian contoh ad art yayasan dalam bentuk file doc, semoga bermanfaat.

1 Pemeriksaan Ijazah asli dokter hewan dan atau apoteker, atau sarjana lain. 2. Pengalaman kerja dibidang obat-obatan atau obat hewan yang direkomendasikan oleh ahli dibidang obat-obatan atau obat hewan (termasuk pengalaman sebagai konsultan obat-obatan atau obat hewan) 3.

Thursday, January 7, 2021 Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Para anggota organisasi akan terikat dalam wadah organisasi tersebut dengan AD/ dalam AD/ART memuat aturan rule yang di dalamnya memberikan panduan atau tata cara dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD/ART agar organisasi dapat mencapai lebih jelasnya, kami juga menyertakan contoh untuk AD/ART koperasi, yayasan, BUMDes, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP, dan organisasi kampus pada artikel ini. Apa itu AD/ART?AD/ART adalah bentuk perikatan dalam berorganisasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam organisasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha. Secara rinci, AD/ART dijelaskan berikut iniAnggaran Dasar AD, yaitu keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta tertib organisasi. AD memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Ketentuan dalam AD digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan organisasi secara lebih khusus. Dengan kata lain, AD sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan organisasi. ART, yaitu himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari AD. Fungsi AD/ARTKeberadaan AD/ART berfungsi sebagai pedoman dan pegangan utama untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi yang bersangkutan. Peraturan tersebut dibagi menjadi dua, yaituPeraturan internal, yaitu meliputi peraturan yang mengatur manajemen, seperti hubungan antara pengurus dan anggota, pengurus dan eksternal, yaitu meliputi bentuk perjanjian yang meliputi bentuk perjanjian/perikatan dengan pihak ketiga terkait dengan modal, seperti perjanjian kredit, kerjasama usaha dan kerjasama AD/ARTTujuan penyusunan AD/ART adalah sebagai berikutMenunjukkan adanya tata kehidupan organisasi secara teratur dan jelas yang merupakan bentuk kesepakatan para anggota peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelolanya dalam pelaksanaan organisasi, manajemen, usaha dan keuangan sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggota ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan manajemen dasar penyusunan peraturan dan ketentuanketentuan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan atau Substansi dalam AD/ARTSetiap materi dan substansi dalam AD/ART harus dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh para anggota, pengurus, pengawas dan pengelola organisasi. Sebagaimana penjelasannya sebelumnya yang menyatakan bahwa AD/ART memiliki kedudukan yang mengatur keseluruhan kehidupan organisasi sehingga harapannya semua pihak ikut turut andil dalam mempertanggungjawabkan isi atau materi AD/ART itu yang dituangkan di dalam AD/ART harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan para anggota. Selain itu, materi penyusunan AD/ART juga harus memperhatikan kondisi, aspirasi, kebutuhan dan pertimbangan lainnya bagi kepentingan anggota dan ini adalah isi atau materi yang secara umum terdapat dalam AD/ARTDaftar nama pendiriNama dan tempat kedudukanMaksud dan tujuanKegiatan usahaKetentuan mengenai keanggotaanKetentuan mengenai rapat anggotaKetentuan tentang pengurusKetentuan tentang pengawasKetentuan mengenai pengelolaKetentuan mangenai permodalan Ketentuan mengenai jangka waktu berdiriKetentuan mengenai Sisa Hasil Usaha SHUKetentuan mengenai sanksiKetentuan mengenai pembubaranKetentuan mengenai perubahan Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga dan peraturan khususMateri atau substansi AD/ART diatas dapat kamu perluas sesuai dengan kebutuhan. Kamu dapat menetapkan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota, organisasi dan juga usahanya. Apabila dalam perjalanan organisi ternyata AD/ART tidak lagi sesuai dengan lapangan, yaitu kepentingan dan kebutuhan anggota, maka para anggota organisasi dapat mengubah AD/ART melalui rapat anggota. Contoh AD/ARTKarena contoh dari AD/ART tiap-tiap organisasi itu terlalu panjang, maka berikut ini kami sertakan contoh dokumen AD/ART yang meliputiContoh AD/ART BUMDesContoh AD/ART MGMPContoh AD/ART KongresContoh AD/ART KoperasiContoh AD/ART YayasanSemua dokumen tersebut dapat diakses pada link berikut Contoh AD/ ulasan mengenai apa itu AD/ART, materi AD/ART, dan contohnya. Dalam menjalankan tugas, tentu saja tidak lepas dari aturan dasar yang mengatur, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART organisasi. AD/ART memuat seperangkat aturan berorganisasi sehingga penting bagi perangkat organisasi untuk mengerti makna dari isinya. Organisasiini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, yang disingkat DKM Al-Hidayah. DKM Al-Hidayah berdiri pada hari Jum'at tanggal 6 bulan Oktober tahun 2000 . DKM Al-Hidayah berkedudukan di Masjid Al-Hidayah, Jln. Taman Merpati RW.13, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. N domestik proses prinsip yayasan, kalkulasi dasar “AD” adalah salah satu hal nan harus ada, dan merupakan hal yang bermanfaat lakukan diperhatikan karena di dalamnya diatur hal-hal fundamental akan halnya yayasan. Suka-suka bilang hal yang wajib dimuat dalam AD tersebut, tiba berusul identitas yayasan, harta benda yayasan, hingga jangka waktu pendirian yayasan. AD ART yayasan dibutuhkan buat menata hal-hal mendasar internal yayasan, mulai dari identitas, harta benda hingga jangka waktu pendirian. Sebagai raga hukum, AD ART yayasan harus suka-suka sehingga yayasan dapat bepergian begitu juga mestinya. Sebelum membicarakan bertambah lanjut tentang Anggaran Bawah yayasan, maka sampai-sampai silam Beliau harus sempat apa itu yayasan. Yayasan adalah sebuah badan syariat yang bergerak dalam rataan sosial, kemanusiaan dan religiositas. Setiap yayasan memiliki kekayaan yang pecah dari beraneka rupa sumber. Umumnya, yayasan tidak n kepunyaan anggota karena tujuannya bukan bikin mencari profit atau keuntungan. Barang apa sesuatu tentang yayasan diatur dalam UU Republik Indonesia Tahun 2001. Sebaiknya yayasan bisa melanglang dengan baik, maka diperlukan visi misi nan sesuai dengan tujuan serta AD ART yayasan. Sepatutnya ada sungguhpun berbentuk non-profit, yayasan boleh memperoleh penyerahan dari badan usaha yang didirikan. Pemasukan ini kemudian akan digunakan sebagai dana operasional yayasan dan jasad kampanye di bawahnya, dan bukan untuk memperkaya empunya yayasan. Prosedur mandu yayasan Yayasan n kepunyaan perkakas yang terdiri atas pendiri, pengurus dan pengawas. Untuk mendirikan yayasan, ada tataran proses yang harus dijalani, yaitu 1. Kaidah yayasan Proses purwa intern mendirikan yayasan, adalah mandu itu koteng. Yayasan dapat didirikan oleh suatu orang yang berarti orang per orang, ataupun lebih dari satu insan yang berarti badan syariat. Yayasan harus memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri bagaikan kekayaan awal. Proses pendiriannya dilakukan dengan salinan notaris dan dibuat kerumahtanggaan bahasa Indonesia, kecuali yayasan didirikan oleh basyar asing alias simultan dengan orang luar. Kuantitas khasanah awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang pecah dari separasi harta substansi pribadi pembina paling sedikit senilai 10 juta rupiah. Apabila yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat, maka harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka yang berarti Pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat nan bersangkutan dengan menyambung garis hidup prediksi asal yayasan nan akan didirikan; atau pendirian yayasan dilaksanakan oleh perakit wasiat begitu juga diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Statuta Pemerintah ini. Dalam pembuatan akta cara yayasan, pembina diperbolehkan diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Artinya jika yayasan dilakukan berdasarkan inskripsi wasiat, maka pemeroleh wasiatlah yang bermain mewakili pemberian wasiat. 2. Pengesahan yayasan Bikin memperoleh pengesahan yayasan, maka pendiri alias kuasanya harus mengajukan permohonan pelegalan kepada Menteri Syariat dan Hoki Asasi Manusia melalui notaris. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengabsahan kepada Menteri Syariat dan Hak Asasi Basyar dalam paser tahun paling lambat 10 hari terbandingkan dari tanggal pendirian yayasan nan tercantum di akta prinsip. Pelegalan terhadap permohonan tesebut akan diberikan atau ditolak intern jangka waktu minimal lambat 30 tahun sejak tanggal tuntutan dikabulkan secara lengkap. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka akan cak semau pemberitahuan secara termaktub disertai dengan alasannya. Dengan diberikannya pengabsahan secara hukum, maka polah syariat yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh jasad hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara bagasi renteng. 3. Maklumat yayasan Setelah akta pendirian yayasan disahkan umpama badan hukum, maka selanjutnya akan diumumkan intern Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Laporan tersebut dilakukan maka itu Menkumham dalam jangka perian minimal lambat 14 hari terhargai sejak terlepas akta pendirian diumumkan. Adapun substansi yayasan Kekayaan yayasan semenjak berusul beberapa kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang jasa dan barang. Dengan demikian, kekayaan yayasan tidak hanya riil uang, namun juga dapat berasal dari Sumbangan atau uluran tangan nan tidak mengikat Wakaf Hibah Hibah wasiat Masukan tidak yang lain bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau regulasi perundang-pelawaan yang berlaku Yayasan juga diperbolehkan menerima bantuan berpunca negara seperti mana diatur lebih jauh di dalam Peraturan Pemerintah. Siapa pun yang termasuk perkakas yayasan Internal menjalankan yayasan, yayasan akan dibantu oleh Pendiri, Pengurus dan Pengawas. Terkait dengan kekayaan yayasan, yayasan tidak dapat membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pendiri, Pengurus dan Peramal. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas juga dilarang merangkap sebagai anggota Direksi, Pengurus, ataupun Anggota Dewan Komisaris ataupun Pengawas dari badan gerakan. Pembina yayasan Pembangun yayasan adalah gawai yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. Wewenang yang dimaksud meliputi Keputusan mengenai transisi Rekapitulasi Dasar Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengontrol Penetapan kebijakan mahajana yayasan berdasarkan Anggaran Pangkal yayasan Pengesahan program kerja dan tulangtulangan perhitungan tahunan yayasan Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan Basyar nan dapat diangkat sebagai anggota Pembina yaitu orang perseorangan sebagai pembangun yayasan dan/ataupun mereka yang berdasarkan keputusan berapit anggota dinilai memiliki dedikasi yang hierarki cak bagi sampai ke intensi dan tujuan. Pembina harus mengadakan rapat setidaknya sekali dalam setahun dan tidak bisa merangkap sebagai anggota Pengurus dan/ataupun anggota Pengawas. Pengurus yayasan Yang dimaksud pengurus yayasan merupakan instrumen yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembangun atau Pengontrol dan mempunyai tugas sedikitnya sebagai Ketua Sekretaris Bendahara Internal Pasal 36 UU No 16 Tahun 2001 juga diatur bahwa anggota Pengurus bukan berwenang menggantikan yayasan apabila Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan nan inkompatibel dengan kepentingan yayasan Pengurus tidak berhak dalam Menyambung yayasan sebagai penjamin utang Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina Membebani mal yayasan bagi maslahat pihak lain Apabila yayasan mengalami kepailitan yang terjadi atas kelalaian pengurus, dan kekayaan yayasan bukan cukup kerjakan meliputi kerugian tersebut maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kegeruhan tersebut. Pengawas yayasan Pengawas yayasan adalah organ yayasan yang bertugas mengamalkan pemeriksaan serta membagi selang kepada Pengurus internal menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak dapat merangkap bak Pembangun atau Pengurus. Ahli nujum yayasan dapat diangkat dan adakalanya diberhentikan berdasarkan keputusan berkembar Pembina. Keadaan-keadaan yang perlu dicantumkan dalam AD ART yayasan Dalam proses mandu yayasan, AD ART Taksiran Dasar Rumah Tataran adalah salah satu keadaan yang terpenting yang perlu diperhatikan. Tentang AD ART yayasan harus memuat beberapa keadaan berikut Merek dan bekas takhta Maksud dan maksud serta kegiatan untuk mencapai maksud dan harapan tersebut Jangka masa pendirian Jumlah khasanah awal nan dipisahkan bersumber gana pribadi pendiri dalam bentuk uang ataupun benda Pendirian memperoleh dan pengusahaan khazanah Tata cara pengangkatan, pemecatan, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Tata cara penyelenggaraan mepet organ yayasan Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar Penggabungan dan likuidasi yayasan Penggunaan kekayaan geladir likuidasi maupun penyaluran perbendaharaan yayasan setelah pemansuhan Rekapitulasi Asal sekali lagi dapat menentukan berapa lama jangka waktu cara yayasan. Kalaupun didirikan untuk jangka musim tertentu belaka, maka pengurus dapat mengajukan perluasan paser waktu mandu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Khalayak paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka masa pendirian yayasan. Tersapu nama dan tempat singgasana yayasan, di privat anggaran dasar juga perlu disebutkan secara detail label desa, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsinya. Perlintasan Anggaran Sumber akar yayasan Begitu juga diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2001 akan halnya yayasan, Anggaran Dasar yayasan bisa diubah kecuali pamrih dan harapan yayasan. Perubahan ini namun dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang minimum dihadiri 2/3 berbunga jumlah anggota Pembina. Perubahannya dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persilihan Anggaran Dasar yang menutupi jenama dan kegiatan harus mendapatkan permufakatan terbit Menteri. Transisi juga tidak dapat dilakukan bila yayasan dinyatakan n domestik keadaan pailit kecuali atas permufakatan kurator. Yayasan dapat dibubarkan sesuai jangka waktu nan sudah lalu ditetapkan dalam Anggaran Sumber akar. Intern keadaan pembubarannya, pengadilan akan menunjuk likuidator dan apabila pembubaran dilakukan karena yayasan pailit maka likuidasi dilakukan bersendikan qanun perundang-ajakan di parasan kepailitan. Demikianlah kejadian-keadaan yang perlu diperhatikan dalam mandu yayasan, serta menjalankan yayasan dengan mengikuti Perkiraan Dasar. YyoqJ.
  • c98kl3wtqc.pages.dev/358
  • c98kl3wtqc.pages.dev/399
  • c98kl3wtqc.pages.dev/19
  • c98kl3wtqc.pages.dev/93
  • c98kl3wtqc.pages.dev/356
  • c98kl3wtqc.pages.dev/155
  • c98kl3wtqc.pages.dev/239
  • c98kl3wtqc.pages.dev/143
  • c98kl3wtqc.pages.dev/396

    • cara membuat ad art yayasan